Profil
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

Bantaeng awalnya bernama ” Bantayan ” yang kemudian di ganti dengan nama ” Bhontain ” dan terakhir berganti nama menjadi “Bantaeng” berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor 1/Kpts/DPRD-GR/I/1962 tanggal 22 Januari 1962. Bantayang memiliki makna yakni tempat pembataian hewan dan sapi/kerbau dimasa lalu untuk menyambut dan manjamu utusan Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperluas wilayahnya ke bagian timut Nusantara sekitar abad ke XII dan XIII. Bantaeng juga dikenal dengan julukan “Butta Toa” , oleh sebab itu Bantaeng memiliki latar belakang sejarah yang sudah diketahui dimana telah terbentuk sejak tanggal 7 Desember 1254 sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 1999, dimana sesuai pertimbangan, saran dan alasan para nara sumber, pakar dan ahli sejarah serta tokoh pemuka masyarakat yang berasal dari Bantaeng maupun tokoh yang masih mempunyai keterkaitan moral dengan Bantaeng. Juga berdasarkan penelusuran sejarah dan budaya, baik pada awal masa pemerintahan Kerajaan masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan awal kemerdekaan hingga terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 sampai sekarang.

Pada masa Kerajaan Bantaeng rakyat dipimpin oleh seorang Raja dengan gelar Karaeng, yang mana pada saat itu memiliki kekuasaan yang sangat besar di daerah ini, ada beberapa karaeang yang pernah memerintah di daerah ini yaitu :

  1. Bantayan pada awalnya sebagai Kerajaan yakni tahun 1254 - 1293 yang mana diperintah oleh Mula Tau yang bergelar To Toa yang memimpin Kerajaan Bantaeng yang terdiri dari 7 Kawasan yang masing diantaranya dipimpin oleh Karaeng, yaitu Kare Onto, Kare Bissampole, Kare Sinoa, Kare Gantarang Keke, Kare Mamampang, Kare Katampang dan Kare Lawi-Lawi, yang semua Kare tersebut dikenal dengan nama “Tau Tujua”
  2. Sesudah Mula Tau, maka Raja kedua yang memerintah yaitu Raja Massaniaga pada tahun 1293.
  3. Pada tahun 1293 - 1332 dipimpin oleh To Manurung atau yang bergelar Karaeng Loeya.
  4. Tahun 1332 - 1362 dipimpin oleh Massaniaga Maratung.
  5. Tahun 1368 - 1397 dipimpin oleh Maradiya.
  6. Tahun 1397 - 1425 dipimpin oleh Massanigaya.
  7. Tahun 1425 - 1453 dipimpin oleh I Janggong yang bergelar Karaeng Loeya.
  8. Tahun 1453 - 1482 dipimpin oleh Massaniga Karaeng Bangsa Niaga.
  9. Tahun 1482 - 1509 dipimpin oleh Daengta Karaeng Putu Dala atau disebut Punta Dolangang.
  10. Tahun 1509 - 1532 dipimpin oleh Daengta Karaeng Pueya.
  11. Tahun 1532 - 1560 dipimpin oleh Daengta Karaeng Dewata.
  12. Tahun 1560 - 1576 dipimpin oleh I Buce Karaeng Bondeng Tuni Tambanga.
  13. Tahun 1576 - 1590 dipimpin oleh I Marawang Karaeng Barrang Tumaparisika Bokona.
  14. Tahun 1590 - 1620 dipimpin oleh Massakirang Daeng Mamangung Karaeng Majjombea Matinroa ri Jalanjang Latenri Rua.
  15. Tahun 1620 - 1652 dipimpin oleh Daengta Karaeng Bonang yang bergelar Karaeng Loeya.
  16. Tahun 1652 - 1670 dipimpin oleh Daengta Karaeng Baso To Ilanga ri Tamallangnge.
  17. Tahun 1670 - 1672 dipimpin oleh Mangkawani Daeng Talele.
  18. Tahun 1672 - 1687 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Baso ( kedua kalinya ).
  19. Tahun 1687 - 1724 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Ngalle.
  20. Tahun 1724 - 1756 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Manangkasi.
  21. Tahun 1756 - 1787 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Loka.
  22. Tahun 1787 - 1825 dipimpin oleh Ibagala Daeng Mangnguluang Tunijalloka ri Kajang.
  23. Tahun 1825 - 1826 dipimpin oleh La Tjalleng To Mangnguliling Karaeng Tallu Dongkonga ri Bantaeng yang bergelar Karaeng Loeya ri Lembang.
  24. Tahun 1826 - 1830 dipimpin oleh Daeng To Nace ( Janda Permaisuri, Kr. Bagala Dg. Mangnguluang Tunijalloka ri Kajang ).
  25. Tahun 1830 - 1850 dipimpin oleh Mappaumba Daeng To Magassing.
  26. Tahun 1850 - 1860 dipimpin oleh Daeng To Pasaurang.
  27. Tahun 1860 - 1866 dipimpin oleh Karaeng Basunu.
  28. Tahun 1866 - 1877 dipimpin oleh Karaeng Butung.
  29. Tahun 1877 - 1913 dipimpin oleh Karaeng Panawang.
  30. Tahun 1913 - 1933 dipimpin oleh Karaeng Pawiloi.
  31. Tahun 1933 - 1939 dipimpin oleh Karaeng Mangkala.
  32. Tahun 1939 - 1945 dipimpin oleh Karaeng Andi Mannapiang.
  33. Tahun 1945 - 1950 dipimpin oleh Karaeng Pawiloi (kedua kalinya).
  34. Tahun 1950 - 1952 dipimpin oleh Karaeng Andi Mannapiang (kedua kalinya).
  35. Tahun 1952 - Karaeng Massoelle ( sebagai pelaksana tugas ).
Pemerintah Masa Kerajaan ini berlangsung sejak abad XII dan berakhir pada masa sesudah kemerdekaan, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kerajaan itu berlangsung pula birokrasi pemerintahan Hindia Belanda secara bersama-sama .

MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Pemerintahan birokrasi secara resmi dimulai ketika Pemerintahan Hindia BElanda sejak tanggal 14 November 1737 menempatkan basis pemerintahan dengan status Afdeeling yang membawahi beberapa wilayah Onder Afdeeling yang berpusat di Bantaeng, dengan pejabat pementahannya dsebut Residen Gezaghebber yang setingkat dengan Bupati sekarang ini.

Pusat Pemerintahan diwilayah selatan ini sangat strategis sebagai pusat niaga, dimana Bhontain memiliki bandar pelabuah yang maju sejak Kerajaan Singosari dan Majapahit dimasa lalu dan bekas Kantor Residen Kepala Afdeeling Bonthain masih dapat dilihat Markas KODIM 1410 sekarang dan Kantor Pemerintahan Negara ( KPN ) sebagai Onder Afdeeling Bonthain digunakan Kantor Polsek Bantaeng saat ini.

Sejak tahun 1727 hingga tahun 1941 tercatat 90 kali pergantian pejabat pemerintahan denga Residen pertama bernama Camerling seorang Belanda yang ditugaskan oleh Belanda sebgai pejabat pemerintahan di dua daerah, yakni Bhontain dan Bulukumba. Kemudian sejak tahun 1893 keresidenan diperluas dengan bergabungnya daerah Binamu ( Jeneponto ), dan selanjutnya sejak tahun 1910 Afdeling Bonthain ketika Jepang menguasai Asia dan menjajah Indonesia pada tahun 1942, maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda

 

MASA PEMERINTAHAN JEPANG

Ketika Belanda menyedah kepada Jepang pada tahun 1942, pemerintahan Jepang menguasai Bantaeng hingga tahun 1945 pusat pemerintahan ada di Makassar denga pejabat pemerintahan Jepang bernama Yamashita, yang meliputi seluruh daerah bagian selatan termasuk Bantaeng.

Dalam masa pemerintahan Jepang, banyak pejuang didaerah ini ikut serta bersatu padu dengan pejuang didaerah lain utnuk mewujudkan kemerdekaan Bangsa terutama menghadapi kekejaman penjajah Jepang di Indonesia.

 

MASA PEMERINTAHAN NIT DAN RIS

Pada saat pemerintahan peralihan , khususnya setelah berdirinya Negara Indonesi Timur dan Republik Indonesia Serikat, maka disusunlah pemerintahan baru dengan putera -putera Indonesia asli sebagai pejabat. Untuk pertama kalinya di daerah ini , seorang pejabat pribumi memimpin pemerintahan dengan jabatan Boofd Beestutrs Hoofd, yakni :

  1. Abdurrachman Daeng Mamangung pada tahun 1949 - 1950
  2. Mohammad Ali tahun 1950
  3. Andi Sultan Daeng Radja tahun 1950 - 1951, yang kemudian menjabat kepala Afdeeling dengan tetap membawahi Onder Afdeeling Bonthain, Bulukumba dan Selayar.
  4. Abdul Latief Daeng Massiki kemudian menggantikan sementara tahun 1951, ketika Andi Sultan Daeng Radja harus berangkat ke Jakarta sebagai salah seorang wakil Sulawesi ketika menyatakan tekad dan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dan mnunjuk Dr. Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi .
MASA TERBENTUKNA KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959

Berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi , maka status Bonthain sebagai daerah Afdeeling berakhir dan selanjutnya menjadi Kabupaten Daerah Tingkat I Bonthain. Pada tahun itu juga, maka nama Bonthain berubah menjadi Bantaeng dengan alas an nama itu tidak sesuai dengan alasan kemerdekaan , karena nama Bonthain berbau ciptaan Belanda.
Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama ditunjuk adalah sebagai berikut :
1. A. Rivai Bulu yang dilantik pada tanggal 1 Februari 1960 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 1965
2. Aru Saleh tahun 1965 sampai tahun 1966 menjabat Kepala Daerah sementara.
3. Haji. Solthan tahun 1966 sampai tahun 1971 berdasarkan hasil pemilihan secara Demokratisyang pertama kali dilaksanakan didaerah ini melalui DPR, Haji Solthan kemudian memasuki masa jabatan kedua tahun 1971 sampai tahun 1978
4. Drs. Haji Darwis Wahab selanjutnya terpilih menjadi Bupati Kepala Daerah tahun 1978 sampai tahun 1982 dan dilanjutkan pda masa jabatan kedua tahun 1982 sampai tahun 1988.
5. Drs. H. Malingkai Maknun menjabat Bupati KEpala Darah tahun 1988 sampai tahun 1993.
6. Drs. HM. Said Saggaf, M.Si. tahun 1993 sampai tahun 1998.
7. Drs. H. Asikin Solthan. M.Si. tahun 1998 sampai tahun 2003, dilanjut masa jabatan kedua kalinya Tahun 2003 sampai tahun 2008. Perlu diketahui bahwa Drs. H. Azikin Sulthan . M.Si. adalah sebagai Bupati Kepala Daerah pertama pada era reformasi hingga memauki berlakunya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merubah status sebagai daerah Otonomi.
Maka pada tangga 25 Juni 208 terjadi sejarah baru di daerah Bantaeng yakni diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimana dilaksankan pemilihan Pemimin Pemerintahan oleh Rakyat tanpa terwakili DPRD maka pada saat tula hanya empat pasangan putra terbaik di ilih rakyat yang diusung oleh sejumlah partai yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat telah menempatkan yakni :
1 Drs. H. Syahan Solthan, M.Si.
2 DR. Ir. HM. Nurdin Abduah, M.Agr.
3 Ir. H. Arfandi Idris, S.H
4 H. Ibrahim Solthan, S.Sos.
Namun dalam elaksanaan Pesta Demikrasi Rakyat Banaeng yang ditentukan 127 ribu suara rakyat dengan tingkat ersentasi sebesar 46 persen, maka dengan secara otomatis DR. Ir. HM. Nurdin Abdulla, M.Agr. adaah terpilih sebagai pemimpin Bantaeng periode 2008 sampai tahun 2013.